| Tentang | PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
| Nomor Peraturan | 103 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 28 November 2022 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 28 November 2022 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 merupakan peraturan baru yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk tahun anggaran 2023. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Dokumen ini mengatur bahwa setiap Kalurahan wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0.3 online dalam mengelola anggarannya. Selain itu, terdapat penyesuaian nomenklatur di mana istilah Desa secara teknis diganti menjadi Kalurahan. Proses penyusunan anggaran harus didasarkan pada data harga pasar yang valid melalui survei resmi. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya integrasi program pembangunan nasional, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di tingkat lokal.
Dalam menyusun alokasi dana, Pemerintah Kalurahan harus mengikuti urutan prioritas dan ketentuan persentase sebagai berikut:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 November 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.