Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 103

Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 103
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 28 November 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 28 November 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 merupakan peraturan baru yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk tahun anggaran 2023. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur bahwa setiap Kalurahan wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0.3 online dalam mengelola anggarannya. Selain itu, terdapat penyesuaian nomenklatur di mana istilah Desa secara teknis diganti menjadi Kalurahan. Proses penyusunan anggaran harus didasarkan pada data harga pasar yang valid melalui survei resmi. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya integrasi program pembangunan nasional, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di tingkat lokal.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menyusun alokasi dana, Pemerintah Kalurahan harus mengikuti urutan prioritas dan ketentuan persentase sebagai berikut:

  1. Paling sedikit 70% dari total anggaran belanja Kalurahan wajib dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
  2. Paling banyak 30% dari anggaran belanja digunakan untuk mendanai penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan bagi Lurah serta Pamong Kalurahan, serta tunjangan operasional Bamuskal.
  3. Penggunaan Dana Desa (DD) difokuskan pada pendekatan pencapaian 10 SDGs Kalurahan yang sesuai dengan karakteristik dan masalah di wilayah setempat.
  4. Kegiatan pembangunan wajib diutamakan melalui metode swakelola dengan prinsip gotong royong dan penggunaan material dari wilayah setempat untuk memperluas kesempatan kerja warga.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Terdapat larangan keras bagi Pemerintah Kalurahan untuk melakukan pengadaan barang bekas; semua barang yang dibeli harus dalam kondisi baru, termasuk kendaraan dinas yang wajib menggunakan plat merah.
  • Jika rancangan peraturan APBKal tidak disetujui oleh Bamuskal dalam jangka waktu yang ditentukan, Kalurahan hanya diizinkan mengeluarkan dana untuk biaya operasional rutin dengan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.
  • Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tidak boleh dipecah-pecah untuk banyak kegiatan, melainkan harus diprioritaskan pada kegiatan yang tertunda atau untuk menutup defisit anggaran.
  • Setiap rancangan peraturan wajib melalui proses evaluasi oleh Panewu sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang sah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 November 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.