Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 79

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Inspektorat
Nomor Peraturan 79
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 23 September 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 23 September 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2022 merupakan regulasi yang menetapkan pedoman bagi pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini disusun sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Aturan ini berfungsi sebagai panduan baru yang sistematis untuk menilai kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program kerja pada instansi pengawasan tersebut.

Poin-Poin Utama

Isi teknis dalam peraturan ini mencakup beberapa aspek mendasar sebagai berikut:

  • Evaluasi Intern didefinisikan sebagai aktivitas analisis sistematis untuk memberikan nilai, atribut, apresiasi, serta solusi atas permasalahan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.
  • Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian terhadap tata kelola organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD.
  • Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup reviu dokumen, penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi langsung terhadap jalannya kegiatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan evaluasi menitikberatkan pada pencapaian target yang efisien dengan urutan tahapan dan kriteria pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Tahapan evaluasi dilaksanakan secara berurutan mulai dari perencanaan (termasuk penetapan tim), pelaksanaan (pengumpulan dan pengolahan data), hingga pelaporan hasil.
  2. Tim pelaksana evaluasi memiliki struktur berjenjang yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, dan Ketua Tim yang bertugas menjaga kualitas hasil.
  3. Setiap program atau kegiatan diprioritaskan untuk mencapai lima kriteria ketepatan: tepat waktu sesuai tahun anggaran, tepat mutu sesuai Standard Operating Procedure (SOP), tepat administrasi, tepat sasaran objek, dan tepat manfaat bagi masyarakat.
  4. Pengolahan data dilakukan menggunakan berbagai teknik analisis seperti benchmark (pembandingan), analisis kronologis, tabulasi, hingga verifikasi data lapangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa hal penting dan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aturan ini:

  • Penyelenggaraan evaluasi wajib mematuhi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, serta profesionalitas yang berlandaskan kode etik.
  • Evaluator dilarang bersikap tidak netral atau mencoba mengarahkan tanggapan responden selama proses wawancara berlangsung.
  • Simpulan hasil penilaian wajib melalui proses klarifikasi dengan Inspektur Daerah sebelum disahkan menjadi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
  • Segala bentuk dokumentasi dan kertas kerja evaluasi harus direviu oleh pengendali teknis untuk menjamin objektivitas fakta yang ditemukan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 September 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.