Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 191

Tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor Peraturan 191
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman teknis bagi pengelola program Keluarga Berencana (KB). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan pengendalian dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi (Alkon) berjalan secara efektif, efisien, dan profesional guna menjamin ketersediaan stok (buffer stock) yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci tata kelola logistik kontrasepsi yang melibatkan OPD-KB Kabupaten Bantul dan perwakilan BKKBN. Poin-poin mendasar dalam aturan ini meliputi:

  • Standarisasi pengelolaan yang mencakup proses penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran, hingga pencatatan dan pelaporan secara digital maupun manual.
  • Penggunaan instrumen administrasi resmi seperti Buku Barang Masuk (BBM), Buku Barang Keluar (BBK), dan Kartu Persediaan Barang sebagai alat kontrol.
  • Penyediaan sarana penunjang kontrasepsi yang mencakup seluruh peralatan medis yang diperlukan dari tahap persiapan hingga pasca-pelayanan.
  • Koordinasi distribusi dari gudang kabupaten langsung ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) pemberi layanan KB.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dokumen ini mengatur spesifikasi teknis yang sangat ketat untuk menjaga mutu kontrasepsi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Penyimpanan barang pada palet harus menjaga jarak 30 cm dari tembok dengan tinggi susunan maksimal 2 meter.
  2. Suhu ruang penyimpanan wajib dijaga pada kisaran 15 sampai 25 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan zat kimia pada obat.
  3. Distribusi wajib menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO), yaitu mendahulukan barang yang memiliki tanggal kedaluwarsa paling dekat.
  4. Mekanisme Distribusi Rutin dilakukan setiap bulan dengan sistem push/dropping berdasarkan rencana distribusi (rensi) yang telah disusun sebelumnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan oleh para petugas pengelola di lapangan:

  • Dilarang mengeluarkan Alkon dari gudang tanpa adanya Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang sah.
  • Gudang penyimpanan dilarang dalam kondisi kotor atau tercampur dengan bahan kimia dan barang bekas yang dapat merusak integritas kemasan kontrasepsi.
  • Terdapat kewajiban pelaporan berkala di mana setiap koordinator Penyuluh KB (PKB) wajib mengirimkan laporan persediaan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
  • Dalam kondisi mendesak, dapat dilakukan Distribusi Darurat melalui sistem permintaan (request system) jika stok di faskes sudah mencapai posisi minimum.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.