| Tentang | PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Nomor Peraturan | 191 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 31 Desember 2021 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman teknis bagi pengelola program Keluarga Berencana (KB). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan pengendalian dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi (Alkon) berjalan secara efektif, efisien, dan profesional guna menjamin ketersediaan stok (buffer stock) yang berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Bantul.
Peraturan ini merinci tata kelola logistik kontrasepsi yang melibatkan OPD-KB Kabupaten Bantul dan perwakilan BKKBN. Poin-poin mendasar dalam aturan ini meliputi:
Dokumen ini mengatur spesifikasi teknis yang sangat ketat untuk menjaga mutu kontrasepsi dengan urutan prioritas sebagai berikut:
Terdapat ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan oleh para petugas pengelola di lapangan:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.