Peraturan Daerah Tahun 2022 Nomor 12

Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Nomor Lembaran Daerah (LD) 12
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 153
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor Peraturan 12
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Desember 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 Desember 2022
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2022 merupakan regulasi terbaru mengenai Penyelenggaraan Perumahan yang mencabut dan menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2013. Peraturan ini ditetapkan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi serta guna menjamin tersedianya rumah yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul melalui tata ruang yang seimbang dan harmonis.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur aspek teknis pembangunan perumahan, mulai dari tahap perencanaan lingkungan, penentuan lokasi, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Fokus utama diberikan pada kewajiban pengembang (badan hukum) untuk menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai. PSU tersebut mencakup jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle, hingga penyediaan lahan pemakaman umum yang terintegrasi atau melalui mekanisme kompensasi dana ke daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul diatur dengan batasan ketat sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan lahan efektif untuk kaveling bangunan ditetapkan maksimal 65% dari total luas lahan keseluruhan.
  2. Alokasi lahan untuk prasarana lingkungan minimal sebesar 35% dari total luas lahan.
  3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan paling tinggi sebesar 60% dengan luas kaveling minimal 60 meter persegi.
  4. Lebar jalan utama lingkungan perumahan wajib memiliki ukuran paling rendah 7 meter termasuk saluran drainase.
  5. Setiap kaveling wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon perindang sebagai upaya konservasi air dan lingkungan.
  6. Penyediaan sarana sosial seperti PAUD diwajibkan untuk setiap 200 unit rumah dan sekolah dasar untuk setiap 1.200 unit rumah.
  7. Lokasi pembangunan harus memiliki akses langsung dengan jaringan jalan umum dan memenuhi azas Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Dilarang keras menghubungkan saluran limbah rumah tangga (air kotor) secara langsung ke dalam saluran drainase air hujan.
  • Pengembang dilarang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan fasilitas PSU yang telah dijanjikan kepada konsumen dalam media promosi.
  • Pembangunan perumahan skala besar wajib mewujudkan konsep Hunian Berimbang dalam satu hamparan atau minimal dalam satu daerah yang sama.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan pembuangan limbah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00.
  • Sanksi administratif bagi pengembang yang melanggar dapat berupa pembekuan hingga pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.