Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 93

Tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Nomor Peraturan 93
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 November 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 17 November 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini hadir sebagai respon atas tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi yang berbasis pada kreativitas, inovasi, dan nilai tambah intelektual guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru yang berdaya saing global.

Poin-Poin Utama

Isi teknis dalam peraturan ini mencakup pengaturan menyeluruh terhadap ekosistem kreatif, yang meliputi:

  • Subsektor Ekonomi Kreatif: Terdapat 16 subsektor yang diakui, mulai dari aplikasi dan game developer, arsitektur, fashion, kriya, kuliner, hingga seni pertunjukan dan periklanan.
  • Kelembagaan: Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagai lembaga non-struktural yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan menyinkronkan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
  • Pelaku Kreatif: Pengakuan terhadap orang perseorangan, kelompok, maupun badan usaha sebagai pilar utama penggerak ekonomi kreatif.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pengembangan dilakukan melalui penguatan kapasitas dan dukungan ekosistem dengan urutan prioritas dan langkah teknis sebagai berikut:

  1. Pengembangan Kapasitas: Melalui pelatihan teknis, pembimbingan manajerial, serta standardisasi dan sertifikasi profesi bagi para pelaku kreatif.
  2. Fasilitasi Pembiayaan: Pendanaan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta atau BUMD.
  3. Penyediaan Infrastruktur: Penyediaan sarana fisik seperti ruang pameran, studio, dan gedung pertunjukan, serta infrastruktur digital seperti lokapasar (marketplace) dan pusat data.
  4. Identitas Produk: Setiap produk ekonomi kreatif yang dihasilkan wajib mencantumkan frasa "Kreasi Indonesia" atau identitas lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan kewajiban khusus yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan:

  • Etika dan Budaya: Seluruh pelaku ekonomi kreatif wajib menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan kearifan lokal dalam setiap karya dan aktivitas usahanya.
  • Kewajiban Data: Pelaku kreatif wajib memberikan data diri dan informasi produk yang akurat kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan dan pemetaan statistik.
  • Jaringan Usaha: Pembentukan jaringan usaha kreatif dilarang mengandung unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
  • Pengawasan: Dinas Pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun untuk menjamin pelaksanaan peraturan berjalan sesuai tujuan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 November 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.