Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 1

Tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 09 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 09 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 adalah regulasi baru yang diterbitkan untuk mengatur Mekanisme Kerja dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi birokrasi nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis, profesional, efektif, dan efisien melalui penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur transformasi sistem kerja yang semula berbasis hierarki struktural menjadi sistem kerja yang lebih fleksibel dan fungsional. Poin-poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan utama: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
  • Penyesuaian sistem kerja mencakup perbaikan Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  • Mekanisme kerja baru ini mengatur hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
  • Prinsip pelaksanaan kerja mencakup orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabilitas.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas dalam sistem kerja baru ini memprioritaskan efektivitas koordinasi dan optimalisasi sumber daya manusia. Ketentuan teknis yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Kedudukan Pegawai: Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai dengan struktur unit organisasi.
  2. Mekanisme Penugasan: Pegawai dapat bekerja secara individu atau dalam tim kerja yang dapat bersifat lintas perangkat daerah. Penugasan dilakukan melalui penunjukan langsung atau pengajuan sukarela (voluntary).
  3. Tahapan Kerja: Proses kerja dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan (penyusunan rencana kegiatan), pelaksanaan (kolaborasi dan monitoring), dan evaluasi (peninjauan hasil kerja sesuai target).
  4. Pengelolaan Kinerja: Meliputi perencanaan kinerja, pendokumentasian, pemberian umpan balik berkelanjutan, serta penilaian yang menghasilkan penghargaan atau sanksi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan aturan peralihan yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur:

  • Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian mekanisme kerja berdasarkan aturan ini guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
  • Dalam hal terdapat hambatan kolaborasi lintas unit, tim kerja wajib melaporkan kendala tersebut kepada pimpinan unit organisasi masing-masing untuk segera diputuskan solusinya.
  • Pelaporan hasil kerja harus dilakukan secara berjenjang; anggota tim melapor kepada ketua tim, dan ketua tim melapor kepada pimpinan unit organisasi secara berkala.
  • Penilaian kinerja tetap dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.