Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 146

Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 146
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Desember 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 mengenai penyelenggaraan reklame dan media informasi. Peraturan ini disusun untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pengawasan terhadap penataan ruang dan keindahan daerah. Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2017 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan hukum saat ini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian zonasi tata letak reklame dan media informasi yang terdiri dari:

  • Zona Khusus: Kawasan yang bebas dari reklame komersial, mencakup area sekitar tempat ibadah, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, kawasan perkantoran, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  • Zona Kendali Ketat: Wilayah yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan cagar budaya dan situs bersejarah.
  • Zona Kendali Sedang: Wilayah di mana pemasangan reklame harus mendukung fungsi kawasan dan tidak mendominasi secara visual dibandingkan luas kawasan tersebut.

Perizinan reklame dibagi menjadi dua jenis, yaitu Izin Non-Permanen dan Izin Permanen, yang semuanya diproses dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menetapkan langkah-langkah teknis dan prioritas administrasi sebagai berikut:

  1. Setiap penyelenggara wajib menyetorkan Jaminan Biaya Pembongkaran sebagai uang titipan di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
  2. Besaran Jaminan Biaya Pembongkaran ditetapkan sebesar 25% dari total ketetapan pajak reklame selama satu tahun.
  3. Pengajuan perpanjangan izin harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
  4. Penyelenggara wajib memasang tanda izin berupa stiker resmi dari DPMPTSP pada setiap objek reklame yang telah berizin.
  5. Penyelenggara yang menggunakan bagian jalan (nasional, provinsi, atau kabupaten) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa larangan dan aturan peralihan penting yang wajib ditaati meliputi:

  • Dilarang mengubah materi reklame kategori non-rokok menjadi materi iklan rokok dalam masa pajak berjalan.
  • Dilarang memasang reklame pada radius 50 meter dari gerbang masuk Kabupaten Bantul dan kompleks makam Raja-Raja Imogiri.
  • Apabila dalam waktu 3x24 jam setelah masa izin berakhir penyelenggara belum membongkar reklamenya, maka pembongkaran akan dilakukan oleh petugas dan uang jaminan tidak dapat diambil kembali.
  • Segala hasil bongkaran dari reklame yang tidak berizin atau melanggar aturan akan menjadi milik Pemerintah Daerah.
  • Penyelenggara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap segala risiko kerusakan atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh fisik reklame miliknya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.