| Tentang | PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 600 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 21 Desember 2022 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 21 Desember 2022 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2022 |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 600 Tahun 2022 yang menetapkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, semangat kerja, serta apresiasi bagi pejabat dan pegawai yang mengelola pemungutan pajak guna mencapai target realisasi yang telah ditetapkan hingga Triwulan Keempat tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bantul.
Keputusan ini mengatur bahwa insentif diberikan secara proporsional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemungutan pajak daerah. Penerima insentif tersebut meliputi:
Pendanaan insentif ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian besaran insentif yang dialokasikan adalah sebagai berikut:
Penetapan nama-nama pegawai penerima insentif di lingkungan instansi pengelola keuangan akan diatur lebih lanjut secara terperinci melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Selain itu, besaran insentif bagi pemungut di tingkat Kalurahan telah diklasifikasikan ke dalam enam kategori wilayah (Kategori I sampai VI) dengan nilai insentif yang bervariasi mulai dari Rp116.300,00 hingga Rp582.300,00 sesuai dengan beban kerja masing-masing wilayah. Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan.
21 Desember 2022, Abdul Halim Muslih
.