Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 46

Tentang PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
Nomor Peraturan 46
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah formal untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 mengenai pengawasan organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah. Status peraturan ini adalah peraturan baru yang menggantikan kebijakan sebelumnya guna memastikan aktivitas organisasi di wilayah tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembentukan tim yang memiliki wewenang administratif dan lapangan dalam memantau dinamika organisasi di daerah. Poin-poin utama yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  • Pemantauan secara berkala terhadap keberadaan dan legalitas Organisasi Kemasyarakatan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.
  • Pelaksanaan pengawasan intensif terhadap segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya.
  • Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.
  • Penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam memantau kegiatan ormas yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Struktur operasional dan prioritas pelaksanaan tugas tim diatur dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Komposisi Personalia: Tim dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Pengarah, Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab, dan melibatkan unsur pimpinan DPRD, Kodim, Polres, serta Kejaksaan Negeri.
  2. Keterlibatan Kewilayahan: Pengawasan teknis diperluas hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan para Kepala Jawatan Keamanan dari seluruh Kapanewon di wilayah Bantul.
  3. Sistem Pelaporan: Tim diwajibkan untuk mendokumentasikan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara resmi kepada Bupati.
  4. Sumber Pendanaan: Segala biaya operasional yang timbul akibat pelaksanaan tugas tim ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan hukum khusus dan aturan peralihan yang ditegaskan dalam dokumen ini:

  • Pencabutan Status: Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 536 Tahun 2021 tentang topik yang sama resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Masa Berlaku: Peraturan ini mulai mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ditetapkan, yakni pada awal tahun 2023.
  • Batasan Kewenangan: Pelaksanaan tugas harus mengacu pada diktum yang telah ditetapkan dan dilarang bertindak di luar wewenang koordinasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.