Instruksi Bupati Tahun 1988 Nomor 11

Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1 Tahun 1988 Dan Nomor 2 Tahun 1988
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 11
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11/B/Inst/Bt/1988 yang diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan teknis dua peraturan daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 1 Tahun 1988 mengenai Pemberian Nama Jalan dan Perda Nomor 2 Tahun 1988 mengenai Pemberian Nomor Rumah/Bangunan di wilayah Kabupaten Bantul. Instruksi ini berfungsi sebagai jembatan regulasi untuk menyelaraskan aturan daerah dengan kebijakan nasional mengenai Sistim Kode Pos Indonesia guna meningkatkan ketertiban administrasi wilayah.

Poin-Poin Utama

  • Pelaksanaan identifikasi jalan dan bangunan harus diintegrasikan dengan sistem pengalamatan nasional yang diatur oleh Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
  • Instruksi ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan seluruh Camat di wilayah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana utama di lapangan.
  • Pencantuman Nomor Kode Pos diwajibkan untuk dimuat pada sarana penanda fisik seperti papan nama jalan dan papan nomor rumah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari instruksi ini adalah standarisasi identitas fisik bangunan dan jalan dengan urutan pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Melaksanakan ketentuan Pemberian Nama Jalan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 1988.
  2. Melaksanakan ketentuan Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dengan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 1988.
  3. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Kantor Pos dan Giro untuk memastikan persyaratan kode pos terpenuhi dalam pemberian nomor rumah.
  4. Memastikan informasi kode pos dicantumkan secara jelas pada Papan Nomor Rumah, Papan Nama Kantor, dan Papan Nama Jalan.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Instruksi ini bersifat mandatori dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh instansi terkait tanpa terkecuali.
  • Terdapat kewajiban khusus bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk mencantumkan Nomor Kode Pos pada alamat surat-menyurat dan dokumen resmi lainnya sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Peraturan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal dikeluarkan untuk segera diimplementasikan di tingkat kecamatan hingga desa.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Desember 1988 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, SUROTIPADMA HADININGRAT.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.