Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 6

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 6
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 13 Februari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 13 Februari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 ini merupakan peraturan baru yang diterbitkan untuk mencabut aturan sebelumnya (Perbup Nomor 13 Tahun 2022). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kalurahan dalam rangka menjalankan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK). Fokus utamanya adalah menyinkronkan program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendanaan yang bersumber dari APBD.

Poin-Poin Utama

  • P2MK adalah sistem pengelolaan pembangunan yang dilakukan secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong oleh masyarakat setempat.
  • Bantuan keuangan ini bersifat khusus dan dimasukkan ke dalam APBKalurahan sebagai dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.
  • Penyelenggaraan kegiatan dilakukan berbasis swakelola, namun dapat menggunakan jasa pihak ketiga jika terdapat kendala teknis atau kebutuhan alat berat yang tidak bisa ditangani masyarakat.
  • Kegiatan yang dibiayai mencakup pembangunan fisik seperti kantor kalurahan, jalan lingkungan, jembatan, irigasi, sarana olahraga, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan (PAUD).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran diatur dengan batasan nilai dan persentase tertentu guna memastikan efektivitas dana:

  1. Besaran bantuan untuk setiap kelompok sasaran adalah paling sedikit Rp30.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00.
  2. Khusus untuk pengadaan lampu penerangan jalan kampung, anggaran maksimal ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00.
  3. Alokasi upah tenaga kerja untuk kegiatan corblok jalan maksimal sebesar 20%, sedangkan untuk kegiatan selain corblok maksimal 30%.
  4. Biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibatasi maksimal 4% dari total bantuan yang diterima.
  5. Pengajuan proposal usulan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei pada tahun anggaran sebelumnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Bantuan dilarang digunakan untuk membeli perabot kantor (mebel), pakaian, atau barang pecah belah, kecuali jika peruntukannya bagi layanan dasar TK/PAUD dan pos kesehatan.
  • Dilarang membiayai pembangunan yang bersifat estetis atau pelengkap seperti makam, monumen, tugu, gapura, pagar, dan pos kamling.
  • Dana bantuan tidak boleh dialihkan menjadi dana pinjaman atau diinvestasikan ke lembaga keuangan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
  • Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi atau alokasi kelompok sasaran yang telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten.
  • Jika terdapat sisa anggaran setelah kegiatan selesai, dana tersebut tidak perlu dikembalikan ke Kas Daerah, melainkan dapat digunakan kembali untuk pembangunan atau pengadaan peralatan kantor pendukung kinerja Kalurahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Februari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.