| Tentang | Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bambanglipuro, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kasihan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pajangan, Sekolah |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 179 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 27 Maret 2023 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 27 Maret 2023 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bambanglipuro, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kasihan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pajangan, Sekolah |
Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghapusan barang milik daerah berupa sebagian bangunan atau gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Keputusan ini ditetapkan karena adanya aset yang telah dibongkar untuk kepentingan pembangunan kembali (rehabilitasi), sehingga secara administratif harus dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah agar data kekayaan daerah tetap akurat dan mencerminkan kondisi fisik terkini.
Peraturan ini mencakup penghapusan sebagian aset bangunan pada beberapa instansi pendidikan dan dinas teknis, antara lain:
Besaran nilai aset yang dihapus dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai buku awal pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C sebelum dilakukan rehabilitasi. Berikut adalah rincian teknis nilai penghapusan pada masing-masing unit:
Total akumulasi nilai penghapusan aset bangunan daerah dalam keputusan ini adalah sebesar Rp686.511.021.
Terdapat beberapa ketentuan khusus yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:
27 Maret 2023, ABDUL HALIM MUSLIH
.