Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 98

Tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
T.E.U Badan/Pengarang Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
Nomor Peraturan 98
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul. Keputusan ini ditetapkan sebagai langkah hukum untuk mengalokasikan dana hibah dari APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci aspek teknis pendanaan partai politik dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Penetapan nilai bantuan keuangan sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) untuk setiap satu suara sah yang diperoleh partai politik.
  • Bantuan diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang memenuhi syarat keterwakilan kursi di DPRD Kabupaten Bantul.
  • Total pagu anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul mencapai Rp1.962.313.400,00 untuk total 577.151 suara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyaluran bantuan dilakukan dengan memperhatikan urutan perolehan suara dan jumlah kursi masing-masing partai politik sebagai berikut:

  1. Alokasi Terbesar: Diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan bantuan sebesar Rp467.156.600,00 (11 kursi).
  2. Alokasi Menengah: Diterima oleh partai dengan kursi signifikan seperti PKB (Rp295.762.600,00), Gerindra (Rp293.675.000,00), dan PKS (Rp193.001.000,00).
  3. Alokasi Proporsional: Partai dengan perolehan kursi lebih sedikit seperti NasDem dan PBB tetap menerima bantuan sesuai proporsi suara sah mereka (masing-masing 1 kursi).
  4. Sumber Pendanaan: Seluruh biaya dibebankan pada pos anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus dan administratif yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  • Bantuan keuangan diberikan sesuai dengan masa pelantikan jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2019.
  • Pertanggungjawaban penggunaan dana wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 terkait tata cara laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
  • Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada pejabat berwenang termasuk Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DIY untuk pengawasan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.