| Tentang | Pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul |
| T.E.U Badan/Pengarang | Bagian Organisasi |
| Nomor Peraturan | 37 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 03 Januari 2023 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2023 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2023 yang menetapkan pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil nyata. Keputusan ini berfungsi sebagai landasan hukum baru untuk mengoordinasikan pengawasan kinerja instansi selama tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar nasional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Keputusan ini merinci pembentukan tim lintas sektor yang memiliki wewenang untuk mengawal jalannya birokrasi di Kabupaten Bantul. Isi teknis dan perubahan mendasar yang diatur meliputi:
Fokus utama dari tim ini adalah sinkronisasi kinerja antar instansi dengan urutan prioritas dan struktur sebagai berikut:
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengarah memiliki kewajiban khusus untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada Bupati Bantul. Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan. Ketentuan khusus lainnya mencakup penyampaian salinan keputusan ini kepada pihak terkait seperti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul untuk memastikan transparansi dan koordinasi antar lembaga pemerintah tetap terjaga.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.