Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 37

Tentang Pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 37
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2023 yang menetapkan pembentukan Tim Pengarah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil nyata. Keputusan ini berfungsi sebagai landasan hukum baru untuk mengoordinasikan pengawasan kinerja instansi selama tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar nasional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembentukan tim lintas sektor yang memiliki wewenang untuk mengawal jalannya birokrasi di Kabupaten Bantul. Isi teknis dan perubahan mendasar yang diatur meliputi:

  • Pemberian pembinaan secara sistematis terhadap seluruh elemen akuntabilitas di instansi pemerintah daerah.
  • Pelaksanaan koordinasi pendampingan untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas para pimpinan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja.
  • Pemberian arahan strategis bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan pemerintah daerah agar selaras dengan visi pembangunan.
  • Fungsi monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap jalannya reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari tim ini adalah sinkronisasi kinerja antar instansi dengan urutan prioritas dan struktur sebagai berikut:

  1. Ketua Tim dijabat langsung oleh Bupati Bantul yang bertanggung jawab atas pengarahan kebijakan umum.
  2. Wakil Ketua dijabat oleh Wakil Bupati Bantul untuk membantu pengawasan operasional.
  3. Sekretaris Daerah bertindak sebagai Koordinator yang menjembatani komunikasi antar anggota tim.
  4. Anggota tim terdiri dari berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, hingga seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  5. Segala biaya pelaksanaan tugas tim ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengarah memiliki kewajiban khusus untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada Bupati Bantul. Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan. Ketentuan khusus lainnya mencakup penyampaian salinan keputusan ini kepada pihak terkait seperti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul untuk memastikan transparansi dan koordinasi antar lembaga pemerintah tetap terjaga.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.