Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 295

Tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 295
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Juli 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Juli 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 295 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembentukan tim kerja untuk menyusun kerangka anggaran daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Status peraturan ini adalah keputusan baru yang berfungsi sebagai landasan operasional dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2023.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan susunan personalia dan pembagian tugas yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama dengan peran sebagai berikut:

  • Tim Pengarah: Bertanggung jawab memberikan arahan strategis, melakukan koreksi, serta mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam penyusunan dokumen.
  • Tim Penyusun KUA-PPAS: Bertugas merumuskan skala prioritas pembangunan dan memastikan program daerah sinkron dengan kebijakan yang lebih tinggi.
  • Sekretariat: Menjalankan fungsi teknis seperti menyusun plafon anggaran sementara per program, melakukan verifikasi, hingga finalisasi rancangan kesepakatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam melaksanakan proses penyusunan anggaran, tim diwajibkan mengikuti langkah-langkah teknis dan prioritas berikut ini:

  1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah yang menjadi acuan utama belanja daerah.
  2. Melakukan sinkronisasi program kerja dengan prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan program nasional.
  3. Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara dokumen KUA-PPAS dengan renja RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).
  4. Menyusun pagu atau plafon anggaran sementara sebagai batasan tertinggi alokasi dana untuk setiap program atau kegiatan.
  5. Memproses penetapan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting dan aturan peralihan yang harus diperhatikan:

  • Seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul.
  • Segala pembiayaan yang timbul untuk mendukung kerja tim ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan.
  • Salinan keputusan disampaikan kepada pihak terkait termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul untuk pengawasan dan koordinasi lebih lanjut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Juli 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.