Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 302

Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 302
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Juni 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Juni 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 302 Tahun 2023 menetapkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk periode hingga triwulan kedua tahun 2023. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat serta pegawai dalam mengelola pemungutan pajak daerah agar mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Status keputusan ini merupakan aturan pelaksanaan teknis untuk distribusi insentif pada tahun anggaran berjalan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pemberian insentif secara proporsional kepada berbagai elemen pengelola keuangan daerah yang terlibat dalam pemungutan pajak. Penerima insentif tersebut meliputi:

  • Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan.
  • Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
  • Aparatur sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul.
  • Tenaga pemungut pajak di tingkat Kalurahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah pendistribusian dana insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut:

  1. Bupati Bantul menerima sebesar Rp36.100.000,00.
  2. Wakil Bupati Bantul menerima sebesar Rp33.440.000,00.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul menerima sebesar Rp33.060.000,00.
  4. Pejabat dan pegawai BPKPAD Kabupaten Bantul secara kolektif menerima Rp799.900.000,00.
  5. Pemungut PBB-P2 tingkat Kalurahan secara total menerima Rp47.500.000,00.

Pembagian insentif untuk tingkat kalurahan dikelompokkan ke dalam enam kategori wilayah, di mana kategori I (seperti Banguntapan dan Bangunharjo) mendapatkan alokasi tertinggi sebesar Rp1.437.200,00, sementara kategori VI mendapatkan Rp287.200,00 per kalurahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Seluruh pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. Penetapan nama-nama pejabat atau pegawai penerima insentif di lingkungan BPKPAD akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala BPKPAD. Keputusan ini memiliki sifat legal standing yang berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya periode triwulan kedua tahun 2023.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Juni 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.