| Tentang | Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 302 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 27 Juni 2023 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 27 Juni 2023 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023 |
Keputusan Bupati Bantul Nomor 302 Tahun 2023 menetapkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk periode hingga triwulan kedua tahun 2023. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan semangat kerja pejabat serta pegawai dalam mengelola pemungutan pajak daerah agar mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Status keputusan ini merupakan aturan pelaksanaan teknis untuk distribusi insentif pada tahun anggaran berjalan.
Dokumen ini mengatur pemberian insentif secara proporsional kepada berbagai elemen pengelola keuangan daerah yang terlibat dalam pemungutan pajak. Penerima insentif tersebut meliputi:
Fokus utama dari keputusan ini adalah pendistribusian dana insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut:
Pembagian insentif untuk tingkat kalurahan dikelompokkan ke dalam enam kategori wilayah, di mana kategori I (seperti Banguntapan dan Bangunharjo) mendapatkan alokasi tertinggi sebesar Rp1.437.200,00, sementara kategori VI mendapatkan Rp287.200,00 per kalurahan.
Seluruh pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. Penetapan nama-nama pejabat atau pegawai penerima insentif di lingkungan BPKPAD akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala BPKPAD. Keputusan ini memiliki sifat legal standing yang berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya periode triwulan kedua tahun 2023.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Juni 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.