Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 612

Tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang
T.E.U Badan/Pengarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor Peraturan 612
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 26 Desember 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 26 Desember 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 612 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum yang menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan langkah formal untuk memperpanjang status kesiapsiagaan daerah guna mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana alam hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah tersebut, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam melakukan tindakan preventif.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini memuat beberapa poin perubahan dan dasar pertimbangan hukum yang mendasar, di antaranya:

  • Memperpanjang status siaga darurat untuk tiga jenis bencana utama: banjir (baik luapan maupun genangan), tanah longsor, dan angin kencang.
  • Keputusan ini didasarkan pada analisis teknis dari Buletin Prakiraan Hujan Bulanan edisi Desember 2022 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Status ini menegaskan bahwa Kabupaten Bantul berada dalam kondisi waspada yang memerlukan penanganan terpadu antar instansi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Adapun langkah-langkah pelaksanaan dan ketentuan teknis yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  1. Jangka Waktu: Perpanjangan status siaga darurat ini berlaku efektif selama kurang lebih tiga bulan, terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 25 Maret 2023.
  2. Instruksi Koordinasi: Bupati memerintahkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul sebagai koordinator utama.
  3. Tugas Perangkat Daerah: Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun program dan kegiatan konkret terkait kesiapsiagaan bencana sebagai upaya antisipasi penanggulangan bencana yang komprehensif.

Larangan & Ketentuan Khusus

Meskipun tidak merinci larangan pidana, terdapat ketentuan khusus dan administratif yang harus dipatuhi:

  • Segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri antar instansi (ego sektoral).
  • Keputusan ini bersifat mengikat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 Desember 2022.
  • Salinan keputusan ini didistribusikan secara hierarkis mulai dari Gubernur DIY, DPRD Bantul, hingga tingkat Panewu dan Lurah untuk memastikan seluruh elemen birokrasi siap siaga.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 Desember 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.