Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 40

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi
T.E.U Badan/Pengarang Inspektorat
Nomor Peraturan 40
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 Agustus 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 Agustus 2023
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2023 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai pengendalian gratifikasi. Tujuan utama dari ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui inovasi pengendalian yang berkelanjutan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini membawa perubahan mendasar pada mekanisme pengawasan internal dan penguatan integritas kepemimpinan, yang meliputi:

  • Penyisipan Pasal 3A yang menekankan peran kepemimpinan sebagai teladan dalam budaya anti-gratifikasi.
  • Perubahan ketentuan pada Pasal 10 mengenai kewajiban administratif bagi pejabat atau pegawai yang baru dilantik.
  • Penggunaan formulir standar Surat Pernyataan Penolakan Gratifikasi yang wajib digunakan secara seragam.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pengendalian gratifikasi diprioritaskan pada langkah-langkah berikut:

  1. Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD diwajibkan menjadi panutan (role model) dan berperan aktif dalam mengampanyekan anti-gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing.
  2. Setiap pejabat atau pegawai yang baru dilantik memiliki kewajiban hukum untuk membuat surat pernyataan tertulis mengenai penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian gratifikasi.
  3. Penyampaian surat pernyataan tersebut dilakukan kepada Bupati melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelantikan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan larangan yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur daerah, yaitu:

  • Pejabat atau pegawai dilarang keras menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  • Surat pernyataan komitmen wajib ditandatangani di atas meterai sebagai bentuk pernyataan hukum yang sah dan mengikat.
  • Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan agar tercipta kepastian hukum dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.