Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 341

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor Peraturan 341
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Agustus 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 Agustus 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 341 Tahun 2023 diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons penetapan status darurat pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul yang berlaku sejak 24 Juli 2023 hingga 24 September 2023. Peraturan ini merupakan mandat baru untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Pengelolaan Sampah guna memastikan pengelolaan sampah mandiri dapat berjalan secara efektif, berdaya guna, dan terintegrasi di seluruh level pemerintahan daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur struktur dan mekanisme kerja Satgas yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Poin-poin penting dalam regulasi ini meliputi:

  • Pembentukan Satgas Darurat Sampah secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, hingga Padukuhan.
  • Pendelegasian wewenang kepada Panewu (Camat) dan Lurah (Kepala Desa) untuk membentuk satuan tugas di wilayah masing-masing melalui keputusan resmi.
  • Pelibatan unsur Forkompimkap, Aparatur Sipil Negara (ASN), relawan, TP PKK, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam operasional harian.
  • Fungsi utama Satgas yang mencakup pengendalian implementasi kebijakan, penyelesaian sengketa atau permasalahan di lapangan, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan strategis daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan prioritas kerja dan pembagian anggaran secara spesifik untuk menjamin kelancaran penanganan darurat melalui urutan berikut:

  1. Struktur Bidang: Satgas dibagi menjadi empat bidang utama, yaitu Bidang Pembiayaan dan Penganggaran, Bidang Pengurangan Sampah, Bidang Penanganan Sampah, serta Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  2. Sumber Pendanaan: Biaya operasional Satgas Kabupaten dan Kapanewon dibebankan pada APBD, sedangkan untuk tingkat Kalurahan dan Padukuhan menggunakan APBKal atau swadaya masyarakat.
  3. Langkah Teknis: Melakukan observasi pemetaan sumber sampah, melaksanakan edukasi perubahan perilaku masyarakat (komunikasi publik), serta pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Mekanisme Pelaporan: Sekretaris Satgas wajib menyusun laporan rutin dan berkala mengenai capaian serta kendala penanganan sampah untuk dilaporkan langsung kepada Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam masa darurat ini, terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan:

  • Penegakan Hukum Non-Yustisi: Bidang Pembinaan dan Pengawasan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum secara non-yustisi terhadap pelanggar aturan pengelolaan sampah, yang mengedepankan pembinaan dan pendisiplinan masyarakat.
  • Aturan Peralihan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 1 Agustus 2023, dan menjadi acuan utama bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan cepat selama masa darurat dua bulan tersebut.
  • Kewajiban Satgas Padukuhan: Unit terkecil di tingkat Padukuhan yang diketuai oleh Dukuh diwajibkan melibatkan Ketua RT dan Karang Taruna dalam pengawasan langsung di sumber sampah rumah tangga.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2023 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.