Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 65

Tentang Pengangkatan Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2023
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor Peraturan 65
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 12 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 12 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pengangkatan Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Ringkasan Umum

Keputusan ini menetapkan pengangkatan personil Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2023. Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga guna menunjang kesuksesan program Keluarga Berencana Nasional secara efektif dan terorganisir.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan susunan organisasi IMP yang beroperasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga unit terkecil masyarakat. Struktur organisasi tersebut meliputi:

  • Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koordinator PPKBD) yang berkedudukan di Kalurahan.
  • Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang berkedudukan di tingkat Dusun atau wilayah yang dipersamakan.
  • Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) yang berkedudukan di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tugas pokok dan prioritas kerja bagi institusi yang diangkat meliputi langkah-langkah teknis sebagai berikut:

  1. Melakukan pelayanan program kependudukan, pendataan, serta pemetaan keluarga secara akurat.
  2. Memberikan motivasi kepada keluarga untuk berpartisipasi dalam program KB melalui penyuluhan individual maupun kelompok.
  3. Menyalurkan alat kontrasepsi sederhana seperti pil dan kondom serta mendampingi calon akseptor ke tempat pelayanan kesehatan.
  4. Melakukan pembinaan kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
  5. Mendorong swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam perencanaan pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial.

Larangan & Ketentuan Khusus

Seluruh pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. Keputusan ini bersifat mengikat bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran dan mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan. Personil IMP juga diwajibkan untuk membantu menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.