Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 54

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 54
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 September 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 September 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan regulasi baru yang mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2021, guna menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan terkini di wilayah Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan pembagian struktur dan tanggung jawab operasional pada lingkup kesehatan daerah sebagai berikut:

  • Pembentukan UPTD yang terdiri dari 27 unit Puskesmas, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
  • Struktur organisasi pada setiap UPTD secara umum terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Kedudukan UPTD secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas.
  • Kepala Puskesmas merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tugas tambahan sebagai pimpinan unit.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan dibagi berdasarkan fokus fungsi masing-masing unit kerja:

  1. Puskesmas diprioritaskan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan menekankan pada upaya promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit).
  2. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah difokuskan pada pendampingan pembiayaan kesehatan, pengelolaan kepesertaan, serta penyelesaian permasalahan jaminan kesehatan daerah.
  3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diprioritaskan pada pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat, serta penunjang medik dan rujukan.
  4. Seluruh unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (simplikasi) dalam menjalankan tugas operasionalnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan waktu dan kewajiban pengawasan yang harus dipatuhi dalam masa transisi peraturan ini:

  • Penataan kelembagaan berdasarkan peraturan baru ini wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini diundangkan.
  • Kepala unit organisasi diwajibkan melakukan pengawasan ketat terhadap bawahan dan dilarang membiarkan terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Setiap pimpinan unit wajib memberikan bimbingan teknis serta mempertanggungjawabkan kinerja melalui laporan berkala yang disampaikan secara tepat waktu kepada atasan.
  • Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Oktober 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.