Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 368

Tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 368
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 Agustus 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 Agustus 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 368 Tahun 2023 yang menetapkan izin penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk memfasilitasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak pada tahun anggaran sebelumnya, yang secara teknis anggurannya dibebankan pada pos belanja tidak terduga dalam struktur keuangan daerah.

Poin-Poin Utama

  • Pemberian legalitas hukum bagi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan pengembalian hak wajib pajak.
  • Penetapan rincian nominal dana yang harus dikembalikan berdasarkan hasil verifikasi kelebihan bayar.
  • Penugasan instansi terkait untuk melaksanakan proses administrasi dan teknis pembayaran kembali dana tersebut kepada masyarakat atau pihak terkait.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penggunaan dana belanja tidak terduga ini diprioritaskan untuk dua komponen pengembalian pajak dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bantul dengan total nilai sebesar Rp117.193.100,00 (seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
  2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya dengan total nilai sebesar Rp1.086.665,00 (satu juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
  3. Segala biaya pelaksanaan kebijakan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dilarang melalaikan kewajiban pelaporan dan harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  • Penggunaan dana harus sesuai secara ketat dengan rincian yang telah ditetapkan dalam diktum keputusan dan tidak diperkenankan untuk dialokasikan bagi keperluan lain di luar pengembalian pajak tersebut.
  • Keputusan ini bersifat final dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada pertengahan tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.