Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 372

Tentang Pembentukan Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 372
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Agustus 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Agustus 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 372 Tahun 2023 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan khusus untuk wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah formal untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa pada Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum penunjukan personel dan pembagian tugas dalam penanganan kasus pertanahan selama tahun anggaran 2023.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci struktur organisasi tim yang melibatkan lintas instansi, mulai dari jajaran Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan, hingga unsur dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tugas utama tim meliputi:

  • Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam penanganan kasus pertanahan.
  • Melaksanakan sosialisasi aturan kepada para petugas atau Pamong Kalurahan serta warga masyarakat.
  • Melakukan kegiatan inventarisasi ke lokasi-lokasi Kalurahan yang teridentifikasi memiliki sengketa atau permasalahan lahan.
  • Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah mediasi dan pencarian solusi atas sengketa lahan warga atau desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas tim difokuskan pada langkah-langkah prosedural yang terukur sebagai berikut:

  1. Penetapan lokasi Kalurahan tertentu yang menjadi prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerumitan masalah.
  2. Penyusunan rekomendasi teknis terhadap proses tukar menukar tanah milik desa dengan tanah milik warga agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan penanganan permasalahan tanah secara berkala kepada Bupati Bantul.
  4. Seluruh pembiayaan operasional tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat ketentuan khusus mengenai masa berlaku, di mana keputusan ini ditetapkan pada Agustus 2023 namun dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2023. Hal ini memberikan legalitas atas tindakan penanganan sengketa yang mungkin telah dilakukan sebelum keputusan ini ditandatangani. Tim dilarang melakukan tindakan di luar kewenangan koordinasi dan rekomendasi yang telah ditetapkan dalam diktum keputusan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2023 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.