Instruksi Bupati Tahun 2023 Nomor 2

Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Nomor Peraturan 2
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 12 Oktober 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 12 Oktober 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Instruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi (UMKK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Peralihan sistem pengadaan barang dan jasa dari metode manual ke sistem elektronik melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.
  • Kewajiban pencantuman syarat penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK pada setiap kontrak kerja sama.
  • Penyederhanaan regulasi dengan menghapus persyaratan administratif yang menghambat penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah.
  • Pemanfaatan teknologi mutakhir berupa analisis big data dan artificial intelligence untuk mendukung perencanaan pengembangan sektor industri dalam negeri.
  • Pemberdayaan pelaku usaha lokal agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri global melalui pembinaan dan sertifikasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Alokasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah paling sedikit 40% (empat puluh persen) wajib diperuntukkan bagi penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK.
  2. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen).
  3. Penerapan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa untuk produk dengan nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
  4. Penyampaian laporan capaian pelaksanaan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) secara berkala setiap triwulan.
  5. Target akumulasi nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan minimal sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk yang wajib digunakan.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Instruksi untuk melakukan pengurangan belanja produk impor sampai dengan 5% (lima persen) bagi seluruh perangkat daerah.
  • Larangan menetapkan persyaratan tender yang dapat menghambat akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.
  • Kewajiban verifikasi dan klarifikasi yang ketat terhadap syarat penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan yang melalui jalur tender.
  • Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul atau sumber lain yang sah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.