| Tentang | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| Nomor Lembaran Daerah (LD) | 6 |
| Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | 159 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 6 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 01 Desember 2023 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak (0 kali diunduh) |
| Keyword | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 merupakan peraturan baru yang mengonsolidasikan seluruh ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam satu regulasi tunggal. Perda ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat integrasi pemungutan pajak di daerah.
Dokumen ini mengatur restrukturisasi jenis pajak daerah dan penyederhanaan kategori retribusi untuk efisiensi birokrasi. Poin teknis utamanya meliputi:
Peraturan ini mewajibkan pengalokasian dana hasil pajak (earmarking) untuk pembangunan layanan publik dan pelestarian lingkungan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
Terdapat ketentuan pidana dan aturan peralihan yang membatasi tindakan pejabat serta memberikan jangka waktu pelaksanaan aturan baru:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.
.