Peraturan Daerah Tahun 2023 Nomor 6

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Nomor Lembaran Daerah (LD) 6
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 159
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 6
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Desember 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 merupakan peraturan baru yang mengonsolidasikan seluruh ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam satu regulasi tunggal. Perda ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat integrasi pemungutan pajak di daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur restrukturisasi jenis pajak daerah dan penyederhanaan kategori retribusi untuk efisiensi birokrasi. Poin teknis utamanya meliputi:

  • Klasifikasi pajak daerah baru yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, serta Opsen (pungutan tambahan) pada PKB dan BBNKB.
  • Penggabungan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan ke dalam satu kategori yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
  • Pengaturan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp10.000.000,00 untuk PBB-P2 dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama BPHTB.
  • Penyederhanaan retribusi menjadi tiga kategori utama: Jasa Umum (kesehatan, kebersihan, parkir jalan), Jasa Usaha (sewa aset, pasar grosir, pelelangan), dan Perizinan Tertentu (PBG dan tenaga kerja asing).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini mewajibkan pengalokasian dana hasil pajak (earmarking) untuk pembangunan layanan publik dan pelestarian lingkungan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Alokasi paling sedikit 10% dari hasil penerimaan Opsen PKB untuk pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi umum.
  2. Alokasi paling sedikit 10% dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum.
  3. Alokasi paling sedikit 10% dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
  4. Pemberian Insentif Fiskal oleh Bupati kepada pelaku usaha untuk mendukung kemudahan investasi dan perlindungan usaha mikro.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan pidana dan aturan peralihan yang membatasi tindakan pejabat serta memberikan jangka waktu pelaksanaan aturan baru:

  • Pejabat dilarang mengungkapkan rahasia data Wajib Pajak kepada pihak ketiga, kecuali untuk kepentingan saksi dipengadilan atau pemeriksaan keuangan negara.
  • Pelanggaran kewajiban pelaporan dan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak.
  • Hak untuk menagih pajak daerah dinyatakan Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
  • Ketentuan khusus mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB baru akan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 5 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.