Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 78

Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Nomor Peraturan 78
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 24 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 24 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 yang mengatur tentang pembentukan tim khusus untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah formal untuk menjamin penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi terbaru mengenai Cipta Kerja.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan wewenang operasional yang luas. Poin-poin utama tugas tim tersebut meliputi:

  • Melakukan pemetaan data dan dokumen terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.
  • Melaksanakan kunjungan lapangan atau inspeksi untuk mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran tata ruang.
  • Melakukan konfirmasi dan klarifikasi secara langsung kepada pihak pengembang atau pemrakarsa kegiatan.
  • Menyusun kajian teknis berdasarkan hasil temuan di lapangan untuk menentukan tindak lanjut hukum.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim ini bekerja berdasarkan urutan prioritas dan prosedur teknis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

  1. Merencanakan jadwal kegiatan monitoring secara berkala di wilayah Kabupaten Bantul.
  2. Melakukan klasifikasi hasil temuan lapangan untuk memisahkan antara pemanfaatan ruang yang sesuai dan yang melanggar aturan.
  3. Melakukan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Penataan Ruang Daerah.
  4. Memberikan rekomendasi sanksi atau tindakan administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini menegaskan larangan bagi siapapun untuk menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai tindakan tegas, tim diberikan wewenang untuk memasang papan peringatan pada lokasi-lokasi yang terbukti melanggar aturan. Tim ini bersifat ad hoc namun memiliki tanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul. Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh personel yang tercantum dalam struktur organisasi tim.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.