Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 483

Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 483
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Desember 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Desember 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 483 Tahun 2023 yang bertujuan untuk meresmikan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD) pada delapan kalurahan di wilayah Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Dokumen ini bersifat menetapkan status legal bagi para anggota terpilih untuk periode jabatan tahun 2024-2030, menggantikan kepengurusan periode sebelumnya melalui mekanisme pemilihan yang demokratis.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan daftar nama anggota BPD yang akan bertugas di wilayah berikut: Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari. Dasar pertimbangan hukum utama mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Terdapat beberapa langkah pelaksanaan dan rincian teknis yang diatur dalam keputusan ini, yaitu:

  1. Masa jabatan anggota BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
  2. Alokasi keanggotaan mencakup Keterwakilan Perempuan dan perwakilan wilayah guna menjamin prinsip inklusivitas dalam tata kelola kalurahan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 4 Januari 2024 sebagai penanda dimulainya periode kerja anggota yang baru dilantik.
  4. Lampiran keputusan merinci identitas setiap anggota termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan wilayah pemilihan masing-masing.

Larangan & Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Segala kewajiban dan hak anggota BPD mulai melekat secara resmi setelah dilakukannya pengucapan sumpah dan janji jabatan secara de jure.
  • Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran daftar nama yang telah disahkan, sehingga perubahan pada lampiran harus melalui mekanisme administrative law yang sesuai.
  • Salinan keputusan disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk Gubernur DIY, Ketua DPRD Bantul, dan para Lurah di wilayah terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.