Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 486

Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 486
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Desember 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Desember 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 Tahun 2023 yang menetapkan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) di wilayah Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat penetapan administratif bagi anggota terpilih hasil pemilihan demokratis untuk masa jabatan periode 2024-2030, guna menggantikan kepengurusan periode sebelumnya.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini meresmikan daftar personel anggota BPKal untuk 5 (lima) kalurahan, yaitu:

  • Kalurahan Wonokromo;
  • Kalurahan Pleret;
  • Kalurahan Segoroyoso;
  • Kalurahan Bawuran; dan
  • Kalurahan Wonolelo.

Pengangkatan ini merujuk pada lex specialis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta regulasi teknis mengenai tata cara pembentukan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Terdapat beberapa poin teknis utama terkait pelaksanaan masa jabatan anggota BPKal tersebut, yakni:

  1. Masa jabatan anggota BPKal ditetapkan selama 6 (enam) tahun.
  2. Perhitungan masa jabatan dimulai secara resmi sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji jabatan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku secara hukum pada tanggal 4 Januari 2024.
  4. Komposisi keanggotaan wajib memenuhi unsur Keterwakilan Perempuan dan keterwakilan wilayah berdasarkan Wilayah Pemilihan yang telah ditentukan di masing-masing kalurahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Segala bentuk operasional dan fungsi pengawasan oleh anggota BPKal harus tunduk pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Kalurahan. Dokumen lampiran dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga perubahan personel di luar daftar yang telah disahkan harus melalui mekanisme pergantian antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.