Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 488

Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 488
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Desember 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Desember 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 488 Tahun 2023 yang menetapkan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) untuk empat kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Keputusan ini merupakan produk hukum baru yang diterbitkan untuk melegalkan status kepengurusan Bamuskal setelah melalui proses pemilihan secara demokratis, guna menjalankan fungsi pemerintahan desa untuk periode masa jabatan 2024-2030.

Poin-Poin Utama

Terdapat beberapa poin mendasar yang diatur dalam keputusan ini, antara lain:

  • Pemerintah meresmikan pengangkatan anggota Bamuskal di empat wilayah, yaitu Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari.
  • Pengangkatan didasarkan pada lex specialis atau hukum khusus yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Undang-Undang Keistimewaan DIY dan peraturan daerah mengenai tata kelola kalurahan.
  • Daftar nama anggota yang diangkat terlampir secara rinci dalam dokumen ini, mencakup identitas nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dan prioritas pengisian keanggotaan Bamuskal diatur sebagai berikut:

  1. Masa jabatan anggota Bamuskal ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
  2. Komposisi keanggotaan memprioritaskan keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan di setiap kalurahan untuk menjamin inklusivitas kebijakan.
  3. Pembagian wilayah pemilihan didasarkan pada unit geografis seperti dusun atau gabungan beberapa wilayah yang disebut sebagai Wilayah I sampai Wilayah VI tergantung luas dan kebutuhan kalurahan terkait.
  4. Keputusan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 4 Januari 2024.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini menegaskan beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan:

  • Anggota yang telah ditetapkan dilarang menjabat melebihi masa jabatan yang telah ditentukan, kecuali diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan di masa depan.
  • Mekanisme penggantian atau perubahan status keanggotaan harus merujuk pada standard operating procedure yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020.
  • Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada instansi terkait seperti Gubernur DIY, Inspektorat, dan para Lurah di wilayah Kapanewon Sanden untuk fungsi koordinasi dan pengawasan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.