Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 24

Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 24
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 24 Mei 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 24 Mei 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pedoman Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman resmi mengenai Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PPAM-BM) di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 beserta perubahannya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum bagi warga melalui peran serta aktif masyarakat dalam skema swakelola.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur aspek kelembagaan dan mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat, di antaranya:

  • Pembentukan Kelompok PAM-BM sebagai pengelola sarana air minum secara mandiri di tingkat padukuhan atau kalurahan.
  • Penyaluran dana melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten ke rekening kas Kalurahan.
  • Pengakuan terhadap PAMMASKARTA sebagai organisasi perkumpulan pengelola air minum dari tingkat kabupaten hingga kapanewon.
  • Kewajiban Lurah untuk memverifikasi kesiapan swadaya masyarakat sebelum mengajukan proposal bantuan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan program ini memiliki batasan anggaran dan prosedur teknis yang bersifat wajib, meliputi:

  1. Besaran bantuan untuk setiap kegiatan ditetapkan minimal sebesar Rp30.000.000,00 dan maksimal sebesar Rp200.000.000,00.
  2. Alokasi belanja upah tenaga tukang atau pekerja dibatasi maksimal sebesar 30% dari total bantuan keuangan.
  3. Belanja operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibatasi maksimal sebesar 4% dari total anggaran.
  4. Proposal usulan wajib disampaikan Lurah kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun anggaran sebelumnya.
  5. Jika pembangunan menggunakan tanah milik perorangan, tanah tersebut wajib dihibahkan secara resmi menjadi aset Kalurahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjaga akuntabilitas, terdapat beberapa larangan penggunaan dana dan aturan tambahan yang harus dipatuhi:

  • Dana bantuan dilarang digunakan untuk membeli pakaian, tenda, deklit, atau barang pecah belah lainnya.
  • Dilarang menggunakan dana untuk membiayai kegiatan non-fisik seperti studi tiru, workshop, penyuluhan, atau pelatihan.
  • Bantuan dilarang digunakan sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran atau diinvestasikan untuk mencari keuntungan bunga bank.
  • Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi pembangunan atau alokasi kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  • Sanksi administratif berupa penundaan pencairan atau pengembalian dana akan dikenakan jika kegiatan tidak selesai sesuai ketentuan.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.