| Tentang | Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pendidikan Kesetaraan Negeri di Lingkungan |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 79 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 31 Januari 2024 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 31 Januari 2024 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pendidikan Kesetaraan Negeri di Lingkungan |
Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2024 yang mengatur tentang penunjukan resmi Bendahara Pengeluaran untuk mengelola dana bantuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah administratif rutin untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2024 berjalan dengan daya guna dan hasil guna yang optimal pada satuan pendidikan negeri.
Keputusan ini menetapkan personel yang bertanggung jawab mengelola dana operasional pada berbagai jenjang pendidikan milik pemerintah, antara lain:
Setiap bendahara yang ditunjuk diidentifikasi berdasarkan nama, unit kerja, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.
Bendahara pengeluaran yang telah ditunjuk memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan sekolah dengan urutan prioritas tugas sebagai berikut:
Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan langsung pada anggaran dana bantuan operasional masing-masing sekolah tahun 2024. Penunjukan ini harus berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keputusan ini bersifat final dan mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan, yakni pada akhir Januari 2024, sebagai dasar hukum bagi bendahara untuk mulai melakukan penyerapan anggaran operasional sekolah.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Januari 2024 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.
.