Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 103

Tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 103
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 16 Februari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 16 Februari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2024 adalah peraturan yang menetapkan pemberian izin penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Keputusan ini bersifat administratif untuk memfasilitasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun anggaran sebelumnya, yang secara teknis harus dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga di tahun berjalan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur mengenai legalitas penggunaan dana darurat atau tidak terduga untuk kepentingan hak masyarakat (wajib pajak). Poin-poin mendasar dalam dokumen ini meliputi:

  • Legalitas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan pengembalian pajak daerah yang bukan merupakan objek belanja rutin.
  • Pengakuan adanya kelebihan pembayaran (overpayment) pada pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  • Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai instansi pelaksana teknis pembayaran tersebut.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Ketentuan nilai anggaran dan langkah-langkah pelaksanaan yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Besaran dana yang diizinkan untuk digunakan adalah senilai Rp57.785.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  2. Dana dialokasikan secara spesifik untuk pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  3. Seluruh biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
  4. Mekanisme pelaporan diwajibkan kepada pelaksana kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh).

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam keputusan ini, terdapat beberapa batasan dan ketentuan khusus yang harus diperhatikan:

  • Dana hanya boleh digunakan sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam diktum keputusan dan tidak diperkenankan untuk dialihkan ke keperluan lain tanpa izin tertulis.
  • Kepala BPKPAD memikul tanggung jawab penuh dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui mekanisme yang telah ditentukan hingga kegiatan selesai sepenuhnya.
  • Keputusan ini berlaku seketika pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap bagi instansi terkait dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 16 Februari 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.