Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 25

Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Nomor Peraturan 25
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Januari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Januari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2024 ini mengatur mengenai pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2024. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keputusan ini merupakan aturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan terkini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan susunan personalia serta uraian tugas tim teknis yang bertanggung jawab dalam mengawal tata ruang daerah. Poin-poin tugas utama meliputi:

  • Melakukan pemetaan data dan dokumen kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dipantau.
  • Melaksanakan kunjungan lapangan atau inspeksi untuk mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan ruang secara langsung.
  • Melakukan inventarisasi dan technical review terhadap temuan yang terindikasi melanggar aturan.
  • Melakukan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah serta Forum Penataan Ruang Daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara sistematis dengan fokus pada kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah melalui urutan langkah sebagai berikut:

  1. Merencanakan jadwal dan target kegiatan monitoring serta evaluasi secara berkala.
  2. Melakukan klasifikasi terhadap hasil temuan lapangan untuk menentukan tingkat pelanggaran.
  3. Melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada pihak pemrakarsa kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
  4. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kerja tim secara langsung kepada Bupati Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam aturan ini, terdapat penegasan mengenai tindakan terhadap ketidakpatuhan dan mekanisme pembiayaan, antara lain:

  • Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Tim memiliki kewenangan khusus untuk memberikan sanksi administrasi dan/atau memasang papan peringatan bagi pelanggar.
  • Seluruh biaya operasional tim dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
  • Aturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan struktur tim pada tahun sebelumnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Januari 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.