Keputusan Sekda Tahun 2024 Nomor 6

Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Perencanaan dan Keuangan
Nomor Peraturan 6
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Sekda
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Januari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Januari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024

Ringkasan Umum

Keputusan ini merupakan peraturan yang menetapkan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah operasional dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah serta implementasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci penugasan personil spesifik pada berbagai bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengelola sub-kegiatan tertentu, yang meliputi:

  • Bagian Hukum: Fokus pada fasilitasi bantuan hukum, penyusunan produk hukum, dan penataan kelembagaan keistimewaan.
  • Bagian PPSDA: Menangani kebijakan perekonomian, koordinasi BUMD, dan administrasi pembangunan.
  • Bagian Tata Pemerintahan: Mengelola administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama antar daerah.
  • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: Bertanggung jawab atas layanan pengadaan secara elektronik dan advokasi pengadaan.
  • Bagian Organisasi: Mengurus analisis jabatan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.
  • Bagian Umum dan Protokol: Mengelola rumah tangga pimpinan, sarana prasarana gedung, dan urusan keprotokolan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tugas dan tanggung jawab PPTK difokuskan pada aspek manajerial dan administratif kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Pengendalian Teknis: Menyusun jadwal pelaksanaan, melakukan monitoring, serta mengevaluasi perkembangan kegiatan/sub-kegiatan.
  2. Dokumentasi Anggaran: Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran dan laporan kinerja pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
  3. Pengadaan Barang/Jasa: Menyiapkan seluruh dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur procurement.
  4. Pelaporan: Melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  5. Manajemen Arsip: Wajib menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus dipatuhi, yaitu:

  • Seluruh pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
  • Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaan anggaran di tahun berjalan.
  • Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Bupati Bantul sebagai laporan dan Kepala Inspektorat untuk fungsi pengawasan (audit).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.