Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 520

Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Keempat Tahun 2023
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 520
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Desember 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 Desember 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Keempat Tahun 2023

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 520 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemberian insentif atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk periode hingga triwulan keempat tahun 2023. Peraturan ini ditetapkan sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan semangat kerja para pejabat serta pegawai dalam mencapai target realisasi pajak daerah yang telah ditentukan.

Poin-Poin Utama

Terdapat beberapa poin mendasar yang diatur dalam keputusan ini, di antaranya:

  • Pembayaran insentif dilakukan secara proporsional kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pemungutan pajak.
  • Penerima insentif dikelompokkan menjadi pimpinan daerah, koordinator pengelola keuangan, pejabat/pegawai instansi terkait, hingga petugas pemungut di tingkat desa atau kalurahan.
  • Penetapan daftar nama pegawai secara rinci di lingkungan dinas teknis dilakukan melalui keputusan kepala badan terkait.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Besaran alokasi dana insentif yang diprioritaskan dalam anggaran ini adalah sebagai berikut:

  1. Bupati Bantul selaku penanggung jawab mendapatkan alokasi sebesar Rp16.392.000,00.
  2. Wakil Bupati Bantul mendapatkan alokasi sebesar Rp15.331.000,00.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator mendapatkan alokasi sebesar Rp15.172.000,00.
  4. Pejabat dan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mendapatkan total alokasi sebesar Rp457.078.800,00.
  5. Petugas pemungut PBB-P2 di tingkat kalurahan mendapatkan total alokasi sebesar Rp26.525.000,00 yang dibagi berdasarkan kategori wilayah (Kategori I sampai VI).

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini memuat beberapa ketentuan khusus dalam pelaksanaannya:

  • Seluruh pembiayaan insentif wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
  • Rincian penerimaan untuk tingkat kalurahan didasarkan pada klasifikasi yang terlampir dalam dokumen, mulai dari nominal Rp802.100,00 untuk kategori tertinggi hingga Rp160.400,00 untuk kategori terendah.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi pencairan dana terkait.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Desember 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.