Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 54

Tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Gedung Dharmawangsa Komando Distrik Militer 0729/Bantul kepada Komando Resor Militer 072/Pamungkas
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor Peraturan 54
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 Januari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 17 Januari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Gedung Dharmawangsa Komando Distrik Militer 0729/Bantul kepada Komando Resor Militer 072/Pamungkas

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2024 diterbitkan dengan tujuan untuk membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian hibah barang. Peraturan ini merupakan ketetapan baru yang mengatur penunjukan penerima serta rincian nilai bantuan untuk perbaikan fasilitas infrastruktur yang bersumber dari anggaran daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur poin-poin teknis mengenai pemberian bantuan rehabilitasi fisik sebagai berikut:

  • Penerima Hibah ditetapkan kepada Komando Resor Militer 072/Pamungkas yang berkedudukan di Bantul.
  • Bentuk Hibah yang diberikan adalah Rehabilitasi Gedung Dharmawangsa pada unit Komando Distrik Militer 0729/Bantul.
  • Instansi Pelaksana atau Perangkat Daerah Pengampu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Rincian anggaran dan langkah pelaksanaan teknis dalam keputusan ini meliputi:

  1. Total nilai hibah yang dialokasikan adalah sebesar Rp192.473.700,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
  2. Pendanaan atas kegiatan ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  3. Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Kepala Dinas terkait sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan administratif dan ketentuan peralihan yang harus dipatuhi, yaitu:

  • Hibah tidak dapat diberikan sebelum Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pengampu secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  • Segala biaya yang timbul akibat berlakunya keputusan ini wajib mengikuti tata cara penatausahaan belanja hibah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Januari 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.