Ringkasan Umum
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16/Kept/Sekda/2024 menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan di tingkat daerah.
Poin-Poin Utama
Keputusan ini mengatur standardisasi untuk 31 jenis pelayanan administratif dan fasilitasi yang mencakup berbagai unit kerja di Sekretariat Daerah. Poin-poin utama yang diatur meliputi:
- Pelayanan strategis organisasi seperti penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), dan Peta Proses Bisnis.
- Layanan informasi dan dokumentasi melalui fasilitasi data publik dan pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Layanan pendukung pimpinan seperti permohonan sambutan Bupati, keprotokolan (Master of Ceremony), dan audensi pimpinan daerah.
- Fasilitasi hukum yang mencakup pengajuan Produk Hukum serta pemberian bantuan hukum bagi warga miskin.
- Manajemen aset dan logistik seperti peminjaman tempat, kendaraan dinas, serta administrasi surat masuk dan penomoran.
- Layanan keuangan yang mengatur proses permohonan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk berbagai skema seperti Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Langsung (LS).
Prioritas & Ketentuan Teknis
Peraturan ini menekankan pada efisiensi waktu dan transparansi biaya dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- Biaya atau tarif untuk seluruh layanan di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
- Jangka waktu penyelesaian layanan bervariasi secara spesifik, misalnya fasilitasi dokumen standar pelayanan dan peta proses bisnis ditetapkan selama 2 jam, sementara penyusunan Anjab dan ABK maksimal 3 bulan.
- Prioritas transparansi informasi dilakukan melalui penyediaan kanal pengaduan resmi menggunakan aplikasi Lapor Bantul dan Online LAPOR SP4N.
- Setiap unit pelayanan wajib memiliki komponen standar yang terdiri dari persyaratan, sistem/prosedur, jangka waktu, produk layanan, dan penanganan pengaduan (service delivery).
Larangan & Ketentuan Khusus
Terdapat batasan dan aturan khusus yang wajib ditaati dalam pelaksanaan standar pelayanan ini:
- Petugas layanan dilarang memberikan data atau informasi yang masuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik.
- Dalam layanan bantuan hukum, pemohon wajib memenuhi persyaratan khusus seperti terdaftar dalam SK Gakin (Surat Keterangan Keluarga Miskin) atau memiliki kartu identitas yang sah.
- Seluruh proses pelayanan internal (manufacturing) harus diawasi secara ketat melalui audit oleh Inspektorat dan dilakukan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala melalui sistem e-Kinerja.
- Terdapat kewajiban melakukan penilaian SKM minimal 2 kali dalam setahun untuk mengukur efektivitas pelayanan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.
.