Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 69

Tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2024–2029
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor Peraturan 69
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Januari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Januari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2024–2029

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul untuk periode masa bakti tahun 2024–2029. Peraturan ini diterbitkan sebagai wujud kewajiban pemerintah dalam memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan agar setiap penduduk dapat beribadah dengan tentram serta menciptakan kerukunan umat beragama yang harmonis di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dari dua lembaga utama yang dibentuk, yaitu:

  • Dewan Penasehat FKUB: Bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan serta memfasilitasi hubungan kerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  • FKUB: Berperan sebagai wadah dialog pemuka agama, menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
  • Sekretariat FKUB: Berfungsi memberikan dukungan administratif dan menyusun laporan kegiatan berkala bagi FKUB dan Dewan Penasehat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, terdapat lima tugas teknis utama yang menjadi prioritas FKUB dalam menjaga stabilitas sosial-keagamaan, yaitu:

  1. Melaksanakan dialog rutin dengan para pemuka agama.
  2. Menampung aspirasi masyarakat dan organisasi keagamaan secara inklusif.
  3. Menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati.
  4. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait kebijakan di bidang keagamaan.
  5. Memberikan rekomendasi tertulis secara kolektif atas permohonan pendirian tempat ibadat.
  6. Seluruh pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai pemberlakuan waktu dan susunan organisasi sebagai berikut:

  • Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, namun memiliki kekuatan hukum retroaktif atau berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.
  • Susunan personalia keanggotaan terdiri dari perwakilan berbagai unsur agama seperti Islam, Katholik, Kristen, Budha, dan Hindu untuk menjamin aspek keterwakilan.
  • Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk Gubernur DIY dan instansi pengawas daerah untuk dilakukan monitoring sebagaimana mestinya.
25 Januari 2024, Abdul Halim Muslih .
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.