Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 201

Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 201
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 Mei 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 Mei 2024
Merubah:

  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2024 yang menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021. Fokus utama peraturan ini adalah melakukan restrukturisasi atau pembaruan susunan kepengurusan pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten Bantul untuk masa bhakti 2021-2026. Perubahan ini bersifat administratif guna memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten.

Poin-Poin Utama

Pembaruan susunan pengurus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif mengenai kondisi personil di lapangan. Alasan mendasar dilakukannya perubahan meliputi:

  • Adanya anggota pengurus yang telah meninggal dunia.
  • Adanya anggota yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatan.
  • Ditemukannya anggota yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Keputusan ini secara otomatis mengganti lampiran personalia pada aturan sebelumnya sehingga struktur organisasi yang baru menjadi acuan resmi yang berlaku saat ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Struktur organisasi dalam keputusan ini disusun berdasarkan pembagian peran yang jelas untuk mendukung sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berikut adalah susunan prioritas dan pembagian teknisnya:

  1. Pembina: Bertanggung jawab secara umum, dipimpin oleh Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul.
  2. Dewan Fasilitator: Diisi oleh pejabat struktural seperti Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait untuk menjembatani kebijakan teknis pemerintah.
  3. Dewan Pakar: Memberikan masukan strategis yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan pakar dari pemerintah daerah.
  4. Pelaksana: Merupakan garda terdepan organisasi yang dipimpin oleh seorang Ketua, didampingi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta bidang-bidang teknis (Humas, Pendidikan/Sosial, Pembangunan/SDA, dan Ekonomi).

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini menegaskan aturan mengenai keberlangsungan kepengurusan dan administrasi lembaga, yaitu:

  • Ketentuan mengenai pergantian personil bersifat final dan lampiran yang baru merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
  • Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 8 Mei 2024, sehingga segala tindakan organisasi wajib merujuk pada susunan baru ini.
  • Salinan keputusan wajib disampaikan kepada instansi pengawas dan pelaksana termasuk Gubernur DIY, Ketua DPRD, dan Inspektorat Daerah untuk memastikan transparansi tata kelola organisasi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Mei 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.