Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman resmi dalam mengatur tata kelola pemberian penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Projotamansari. Peraturan ini merupakan instrumen hukum baru yang mencabut dan menggantikan aturan lama, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak keuangan para pimpinan BUMD tersebut.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci komponen penghasilan yang berhak diterima oleh organ Perumda Air Minum, yang mencakup beberapa elemen penting:

• Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Gaji bagi anggota Direksi sebagai penghasilan tetap bulanan.
• Tunjangan yang meliputi tunjangan jabatan, hari raya keagamaan, tunjangan ke-13, kinerja, dan kesehatan.
• Fasilitas berupa sarana kesehatan (medical check up tahunan) serta bantuan hukum bagi anggota maupun mantan anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugasnya.
• Tantiem sebagai penghargaan atas perolehan laba bersih, atau Insentif Kinerja jika terjadi peningkatan kinerja meskipun perusahaan masih dalam kondisi rugi atau akumulasi kerugian.
• Jasa Pengabdian yang diberikan setelah anggota diberhentikan dengan hormat sesuai dengan masa jabatannya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini menetapkan batas-batas keuangan yang ketat guna menjaga stabilitas anggaran perusahaan melalui urutan prioritas dan persentase berikut:

1. Biaya pegawai dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditetapkan paling banyak 40% dari pendapatan tahun sebelumnya.
2. Alokasi total Tantiem ditetapkan maksimal 5% dari laba bersih tahun buku sebelumnya.
3. Pembagian Tantiem dilakukan dengan proporsi 40% untuk Dewan Pengawas dan 60% untuk Direksi.
4. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 11 kali gaji pegawai dengan pangkat Pelaksana Muda.
5. Gaji Direktur Umum dan Keuangan ditetapkan sebesar 80% dari gaji Direktur Utama.
6. Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 40% dari gaji Direktur Utama, sedangkan anggota Dewan Pengawas lainnya sebesar 30%.
7. Dana Representatif untuk Direksi dibatasi maksimal 75% dari total penghasilan dalam setahun bagi Direktur Utama.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat mekanisme pengawasan dan pembatasan khusus untuk menjamin akuntabilitas:

• KPM (Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan tertinggi) memiliki wewenang untuk mengurangi penghasilan jika terjadi penurunan kemampuan keuangan atau kinerja perusahaan.
• Anggota Dewan Pengawas dan Direksi dapat tidak diberikan penghasilan sama sekali jika terbukti melakukan pelanggaran prosedur atau merugikan keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit.
• Bagi anggota yang berstatus Aparatur Negara, tunjangan hari raya dan tunjangan ke-13 hanya diberikan satu kali dengan mengambil nilai yang paling besar.
• Ketentuan peralihan menyatakan bahwa anggota yang dilantik sebelum peraturan ini berlaku tetap akan mendapatkan penghasilan sesuai aturan baru ini sejak tanggal pelantikan mereka.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Juni 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.