Keputusan Sekda Tahun 2024 Nomor 28

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Perencanaan dan Keuangan
Nomor Peraturan 28
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Sekda
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 Juli 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 Juli 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/Kept/Sekda/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28/Kept/Sekda/2024 yang mengatur tentang perubahan kedua atas penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2024. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah penyesuaian personel dikarenakan adanya pegawai yang telah berakhir masa jabatannya pada Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan tetap berjalan optimal dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan beberapa poin krusial sebagai berikut:

  • Perubahan daftar pejabat yang bertanggung jawab sebagai PPTK pada berbagai sub-bagian kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk memastikan kelancaran operasional.
  • Penetapan rincian tugas yang mencakup Kegiatan dan Sub Kegiatan spesifik sesuai dengan kompetensi dan jabatan masing-masing personel yang ditunjuk.
  • Keputusan ini merupakan pemutakhiran dari Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6/Kept/Sekda/2024 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai kebutuhan organisasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dalam dokumen ini menitikberatkan pada pembagian tanggung jawab yang jelas pada bidang-bidang prioritas berikut:

  1. Fasilitasi Hukum: Meliputi penyusunan produk hukum daerah dan pengawasan produk hukum tingkat kalurahan terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan.
  2. Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan: Fokus pada koordinasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengendalian program pembangunan daerah.
  3. Administrasi Wilayah dan Keistimewaan: Penataan administrasi pemerintahan serta penerapan dan pendampingan keistimewaan di tingkat Kapanewon, Kemantren, dan Kalurahan.
  4. Pengadaan Barang dan Jasa: Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
  5. Perencanaan dan Keuangan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, laporan capaian kinerja, serta pengelolaan gaji dan tunjangan ASN maupun Kepala Daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai masa berlaku dan legalitas aturan ini:

  • Keputusan ini secara resmi ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024.
  • Peraturan ini memiliki sifat daya laku surut (retroaktif) yang dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.
  • Daftar nama, NIP, serta rincian kegiatan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian legal yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan harus dipatuhi oleh pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Juli 2024 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.