Ringkasan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disusun sebagai pedoman hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan ketenagakerjaan secara terpadu. Peraturan ini bersifat menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum terbaru dan perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
Poin-Poin Utama
Dokumen ini mengatur berbagai aspek teknis ketenagakerjaan yang mencakup:
- Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) yang terbagi atas skala Makro (tingkat daerah) dan Mikro (tingkat instansi/perusahaan).
- Penyelenggaraan Pelatihan Kerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Sistem Pemagangan yang harus didasarkan pada perjanjian tertulis dan disahkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), hingga antar negara (AKAN).
- Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan Satuan Tugas khusus.
- Pengaturan Hubungan Industrial yang mencakup Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta pengelolaan tenaga kerja alih daya (outsourcing).
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pemerintah menetapkan fokus utama pada pemerataan kesempatan kerja dan standar kesejahteraan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perusahaan diwajibkan memberikan kesempatan dan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal (warga ber-KTP Bantul) dalam proses penerimaan pekerja.
- Pemberi kerja swasta yang mempekerjakan minimal 100 orang wajib mengalokasikan kuota untuk Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen).
- Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% (dua persen) dari total jumlah pegawai.
- Jumlah peserta pemagangan di sebuah perusahaan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah pekerja.
- Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan batas minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi atau 25% di atas garis kemiskinan.
Larangan & Ketentuan Khusus
Beberapa hal penting yang dilarang dan aturan khusus yang wajib diperhatikan adalah:
- Pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang keras memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung kepada pencari kerja untuk penempatan dalam negeri.
- Pengusaha dilarang menggunakan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, Ijazah, atau Paspor sebagai jaminan atau menahannya selama masa kerja.
- Dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, kecuali untuk pekerjaan ringan pada usia 13-15 tahun yang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
- Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan secara selektif dan wajib memiliki tenaga pendamping warga negara Indonesia untuk proses alih teknologi dan keahlian.
- Bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin berbasis risiko (OSS-RBA), diberikan waktu transisi maksimal 2 tahun untuk menyesuaikan perizinannya.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.