Peraturan Daerah Tahun 2024 Nomor 2

Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Nomor Lembaran Daerah (LD) 2
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 166
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Peraturan 2
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Agustus 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 Agustus 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disusun sebagai pedoman hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan ketenagakerjaan secara terpadu. Peraturan ini bersifat menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum terbaru dan perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur berbagai aspek teknis ketenagakerjaan yang mencakup:

  • Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) yang terbagi atas skala Makro (tingkat daerah) dan Mikro (tingkat instansi/perusahaan).
  • Penyelenggaraan Pelatihan Kerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
  • Sistem Pemagangan yang harus didasarkan pada perjanjian tertulis dan disahkan oleh Perangkat Daerah terkait.
  • Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), hingga antar negara (AKAN).
  • Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan Satuan Tugas khusus.
  • Pengaturan Hubungan Industrial yang mencakup Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta pengelolaan tenaga kerja alih daya (outsourcing).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan fokus utama pada pemerataan kesempatan kerja dan standar kesejahteraan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Perusahaan diwajibkan memberikan kesempatan dan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal (warga ber-KTP Bantul) dalam proses penerimaan pekerja.
  2. Pemberi kerja swasta yang mempekerjakan minimal 100 orang wajib mengalokasikan kuota untuk Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen).
  3. Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% (dua persen) dari total jumlah pegawai.
  4. Jumlah peserta pemagangan di sebuah perusahaan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah pekerja.
  5. Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan batas minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi atau 25% di atas garis kemiskinan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa hal penting yang dilarang dan aturan khusus yang wajib diperhatikan adalah:

  • Pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang keras memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung kepada pencari kerja untuk penempatan dalam negeri.
  • Pengusaha dilarang menggunakan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, Ijazah, atau Paspor sebagai jaminan atau menahannya selama masa kerja.
  • Dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, kecuali untuk pekerjaan ringan pada usia 13-15 tahun yang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
  • Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan secara selektif dan wajib memiliki tenaga pendamping warga negara Indonesia untuk proses alih teknologi dan keahlian.
  • Bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin berbasis risiko (OSS-RBA), diberikan waktu transisi maksimal 2 tahun untuk menyesuaikan perizinannya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.