Peraturan Daerah Tahun 2024 Nomor 3

Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Nomor Lembaran Daerah (LD) 3
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) 167
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 3
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Agustus 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 Agustus 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara dan mekanisme Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi untuk menjamin hak masyarakat dalam mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur struktur kelembagaan dan klasifikasi informasi yang wajib dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi:

  • Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di setiap Badan Publik.
  • Pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan pengawasan dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
  • Klasifikasi informasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang tersedia setiap saat.
  • Penyediaan sistem layanan informasi yang mencakup layanan online (dalam jaringan) dan offline (luar jaringan) untuk memudahkan akses masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan keterbukaan informasi dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas dan prosedur teknis sebagai berikut:

  1. Badan Publik wajib menyediakan informasi profil lembaga, ringkasan program/kegiatan, kinerja, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga prosedur peringatan dini bencana.
  2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak (seperti bencana alam atau penyakit menular) wajib diumumkan secara spontan atau serta merta tanpa penundaan.
  3. Setiap Badan Publik wajib menyusun laporan layanan informasi publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
  4. Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  5. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Publik yang menunjukkan kinerja baik dalam pemenuhan informasi publik dan respon terhadap permintaan informasi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Meskipun mengutamakan keterbukaan, terdapat hal-hal yang dilarang untuk dipublikasikan atau diatur secara khusus, yaitu:

  • Informasi yang Dikecualikan: Badan Publik dilarang memberikan informasi yang dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan, atau informasi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
  • Pengguna informasi dilarang menyalahgunakan informasi publik dan wajib mencantumkan sumber informasi saat melakukan publikasi.
  • Dalam ketentuan peralihan, PPID yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ada tetap melaksanakan tugasnya hingga dibentuk PPID baru berdasarkan ketentuan terbaru.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.