Ringkasan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024 merupakan regulasi baru yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi, rekognisi, dan afirmasi terhadap penyelenggaraan Pesantren di wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, menjaga tradisi serta kekhasan pesantren, serta mengoptimalkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Poin-Poin Utama
- Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan, menyusun perencanaan, menetapkan standar, serta mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi pesantren yang telah terdaftar secara resmi.
- Fasilitasi yang diberikan mencakup berbagai bidang, yaitu pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi, hingga mitigasi bencana.
- Pesantren diberikan hak untuk mengelola kapasitas kelembagaan secara mandiri dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsinya.
- Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang terdiri dari unsur pemerintah, pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pertimbangan kebijakan kepada Bupati.
- Adanya pengakuan terhadap Dewan Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu internal di dalam pesantren.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pelaksanaan fasilitasi teknis dan alokasi sumber daya diatur dengan prioritas sebagai berikut:
- Pendanaan untuk pengkajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, bimbingan teknis manajemen keuangan, dan studi tiru bagi Kiai, pendidik, dan Santri.
- Pemberian hibah sarana dan prasarana (pondok, asrama, masjid) yang wajib memenuhi aspek teknis:
- Daya tampung dan kenyamanan ruang gerak.
- Standar kebersihan, kesehatan, penghawaan, dan pengelolaan air/sampah.
- Keamanan bangunan terhadap beban muatan, bahaya kebakaran, serta instalasi kelistrikan.
- Penyediaan sistem informasi pesantren yang mencakup kurikulum, jumlah santri, dan profil pengajar guna transparansi data.
Larangan & Ketentuan Khusus
- Pesantren wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai Islam rahmatan lil alamin; kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikannya fasilitasi pada tahun berikutnya.
- Dilarang melakukan tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan pesantren, di mana Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi pelindungan melalui advokasi dan pendampingan.
- Pemanfaatan dukungan anggaran wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya dan akan diawasi oleh aparat pengawasan intern pemerintah secara ketat.
- Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai standar dan mekanisme permohonan fasilitasi akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Bupati.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.