Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 merupakan peraturan yang menetapkan pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2024-2027. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci tugas dan fungsi utama dari pengurus yang dibentuk, antara lain:

• Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di lingkup kabupaten/kota.
• Menyusun uraian tugas kepengurusan serta melaksanakan pertemuan rutin untuk penyusunan program kerja.
• Melakukan kerja sama dengan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Memberikan layanan konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat serta dunia usaha.
• Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis dan prioritas kerja pengurus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengurus wajib melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dalam menjalankan tugasnya.
2. Seluruh pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.
3. Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun (2024-2027).
4. Susunan personalia melibatkan unsur lintas sektor, termasuk pejabat daerah, instansi vertikal seperti BPS, unsur TNI (Kodim 0729), Polri (Polres Bantul), serta keterwakilan pimpinan Partai Politik di tingkat kabupaten.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus terkait masa jabatan dan evaluasi pengurus, yakni:

• Masa kerja pengurus dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
• Anggota pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai apabila terdapat hasil tinjauan atau evaluasi dari Kepala Daerah.
• Keputusan ini bersifat final dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.