Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 72

Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2027
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor Peraturan 72
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Januari 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Januari 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2027

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bantul untuk masa bakti 2024-2027. Peraturan ini merupakan ketetapan baru yang bertujuan untuk mendukung wewenang Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan pendidikan nilai-nilai kebangsaan di tingkat lokal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan susunan personalia dan rincian tugas pokok bagi pengurus pusat pendidikan tersebut. Beberapa poin fundamental yang diatur antara lain:

  • Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di seluruh wilayah lingkup Kabupaten Bantul.
  • Kewajiban pengurus untuk menyusun uraian tugas yang jelas bagi setiap lini kepengurusan.
  • Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait program kerja dengan elemen masyarakat serta sektor dunia usaha.
  • Penyusunan pelaporan berkala mengenai pelaksanaan tugas yang harus disampaikan langsung kepada Bupati Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek operasional, peraturan ini menekankan pada urutan prioritas dan langkah teknis pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Masa kerja pengurus ditetapkan selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan 2027.
  2. Masa jabatan pengurus dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa kerja berdasarkan pertimbangan tertentu.
  3. Pengurus wajib melakukan konsultasi teknis kepada Gubernur melalui Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat Provinsi.
  4. Seluruh pendanaan untuk pelaksanaan tugas pengurus dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan batasan yang diatur untuk menjamin kinerja organisasi:

  • Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemberhentian pengurus sebelum masa jabatan berakhir berdasarkan hasil evaluasi atau tinjauan khusus.
  • Kepengurusan ini bersifat ex-officio dan lintas sektoral, yang melibatkan unsur birokrasi, kepolisian, militer, pimpinan partai politik, tokoh agama, hingga pimpinan media massa.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan bersifat mengikat bagi seluruh personalia yang tercantum dalam lampiran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Januari 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.