Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 400

Tentang Pendirian Perpustakaan Dharma Caraka Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jetis Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor Peraturan 400
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Juli 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Juli 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pendirian Perpustakaan Dharma Caraka Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jetis Kabupaten Bantul

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 400 Tahun 2024 merupakan peraturan baru yang menetapkan pendirian sarana perpustakaan sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya nyata dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan serta ketersediaan sumber belajar bagi tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jetis.

Poin-Poin Utama

Dokumen hukum ini memuat beberapa poin fundamental terkait legalitas fasilitas pendidikan, di antaranya:

  • Pembentukan secara resmi lembaga perpustakaan sekolah yang diberi nama Perpustakaan Dharma Caraka.
  • Pengakuan perpustakaan sebagai sarana belajar yang harus memenuhi kriteria kualitas dan kuantitas sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan.
  • Landasan hukum pendirian mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan daerah terkait pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, Keputusan Bupati ini menetapkan urutan prioritas dan langkah teknis sebagai berikut:

  1. Mendirikan Perpustakaan Dharma Caraka sebagai bagian integral dari SMP Negeri 2 Jetis.
  2. Pengelolaan perpustakaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jetis Kabupaten Bantul.
  3. Keputusan ini mulai memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus yang mengatur penyampaian salinan keputusan ini kepada instansi terkait sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi lintas sektoral. Salinan keputusan wajib disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan perpustakaan tetap berada dalam koridor teknis Standard Operating Procedure yang berlaku di bidang kearsipan dan pendidikan nasional.

29 Juli 2024, ABDUL HALIM MUSLIH

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.