Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2024 yang menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk mengakomodasi dinamika dan kebutuhan terbaru dalam pelaksanaan bantuan keuangan untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Perubahan utama dalam peraturan ini berfokus pada penyempurnaan ketentuan dalam Pasal 23 mengenai tata cara pembelanjaan dana bantuan keuangan. Fokus utamanya adalah memberikan kejelasan mengenai komponen biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh didanai menggunakan alokasi bantuan tersebut, guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih akuntabel oleh Pemerintah Kalurahan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini memberikan ruang bagi pembiayaan operasional personel dengan batasan angka yang sangat spesifik sebagai berikut:

1. Dana bantuan dapat digunakan untuk membiayai honorarium pergeseran pasukan atau SERPAS.
2. Besaran alokasi untuk honorarium SERPAS dibatasi maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai bantuan keuangan TMMD yang diterima.
3. Penggunaan dana di luar persentase tersebut harus tetap mengedepankan asas efektivitas pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat sejumlah larangan ketat bagi Pemerintah Kalurahan dalam mengelola dana TMMD dan KBPM, antara lain:

• Dilarang menggunakan dana untuk membayar gaji, konsumsi, transportasi rutin, biaya pengobatan, pemakaman, atau kegiatan workshop dan studi banding.
• Dilarang membeli barang-barang yang tidak terkait langsung dengan konstruksi utama seperti mebelair, pakaian, deklit, atau barang pecah belah.
• Dilarang membiayai pembangunan infrastruktur tertentu seperti makam, gapuro, pos kamling, dan gudang perkakas kampung.
• Dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Dilarang menggunakan dana sebagai pinjaman kepada kelompok sasaran atau menginvestasikannya ke lembaga keuangan demi mendapatkan bunga atau keuntungan pribadi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Juli 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.