Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 516

Tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 516
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 Oktober 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 17 Oktober 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga,3

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 516 Tahun 2024 adalah peraturan yang menetapkan pemberian izin penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan mendesak di bidang kesehatan. Peraturan ini diterbitkan sebagai respon terhadap situasi darurat yang tidak terprediksi guna memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur legalitas administratif dan teknis dalam penggunaan anggaran daerah di luar rencana belanja rutin. Poin-poin utamanya meliputi:

  • Pemanfaatan alokasi dana Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak.
  • Pemenuhan pendanaan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul.
  • Dasar hukum pelaksanaan mengacu pada tata cara pengelolaan keuangan daerah dan peraturan mengenai Belanja Tidak Terduga yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran ini difokuskan pada pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

  1. Besaran dana yang diberikan izin penggunaannya adalah senilai Rp85.395.038,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah).
  2. Dana dialokasikan secara prioritas untuk membiayai pengobatan keracunan massal yang terjadi pada tanggal 10 September 2024.
  3. Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
  4. Penugasan pelaksanaan kegiatan diberikan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan ketat mengenai pelaporan dan masa berlaku peraturan ini:

  • Kepala Dinas Kesehatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD).
  • Penyampaian laporan wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya hingga seluruh kegiatan selesai.
  • Keputusan ini berlaku seketika (legally binding) sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Oktober 2024 oleh Pjs. BUPATI BANTUL, ADI BAYU KRISTANTO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.