| Tentang | Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Kesehatan |
| Nomor Peraturan | 56 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 26 November 2024 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 26 November 2024 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2024 ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang beroperasi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan ini merupakan instrumen hukum baru yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan laboratorium bagi masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan resmi bagi penyelenggara layanan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul.
Peraturan ini merinci dua kelompok utama pelayanan yang wajib disediakan oleh UPTD Labkesda beserta indikator kinerjanya:
Setiap jenis layanan dilengkapi dengan Indikator Kinerja yang mencakup definisi operasional, variabel pembilang (numerator), variabel penyebut (denominator), serta formula perhitungan untuk mengukur keberhasilan layanan secara transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan layanan diprioritaskan pada ketepatan prosedur dan standar waktu penyelesaian dengan rincian teknis sebagai berikut:
Sebagai instansi BLUD, UPTD Labkesda dilarang hanya mengutamakan pencarian keuntungan dan wajib mendasarkan kegiatannya pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Terdapat ketentuan khusus bahwa SPM ini bersifat dinamis, sehingga jenis pelayanan dapat berkembang atau disesuaikan secara bertahap mengikuti kemampuan anggaran dan sarana prasarana daerah. Selain itu, Kepala UPTD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan SPM dan wajib menyampaikan laporan pencapaian kinerja secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan setiap tahun.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 November 2024 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.
.