Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 524

Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2023
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Nomor Peraturan 524
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 November 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 November 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2023 menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Dokumen hukum ini merupakan regulasi teknis yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Peraturan ini didasarkan pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pengendalian kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan instrumen pemetaan digital dan data sebagai pedoman strategis daerah. Beberapa poin utama yang diatur meliputi:

  • Penetapan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai standar pemetaan tingkat kerentanan pangan.
  • Pemanfaatan peta sebagai landasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan dan gizi.
  • Pengintegrasian data lintas sektoral untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi khusus berdasarkan indikator kerawanan yang ada.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menyusun tingkat prioritas ketahanan pangan, peraturan ini menetapkan 6 (enam) indikator teknis utama yang digunakan untuk menilai kondisi setiap desa. Urutan indikator tersebut meliputi:

  1. Prioritas Rasio Lahan: Menilai ketersediaan lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk.
  2. Prioritas Rasio Sarana: Mengukur ketersediaan toko, pasar, atau sarana perdagangan pangan di wilayah tersebut.
  3. Prioritas Rasio Penduduk Tidak Sejahtera: Menganalisis tingkat ekonomi masyarakat terhadap akses pangan.
  4. Prioritas Akses Jalan: Meninjau infrastruktur penghubung untuk distribusi logistik pangan.
  5. Prioritas Rasio Tanpa Air Bersih: Mengukur kualitas sanitasi dan akses air untuk kebutuhan pengolahan pangan.
  6. Prioritas Rasio Penduduk per Tenaga Kesehatan: Menilai ketahanan gizi berdasarkan rasio kepadatan penduduk terhadap tenaga medis yang tersedia.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dokumen ini tidak mengatur sanksi pidana, namun memberikan ketentuan khusus mengenai tata kelola data pemerintahan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

  • Peta ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati dan wajib digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai rujukan tunggal.
  • Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada akhir tahun 2024, untuk mengawal pelaksanaan program tahun anggaran berjalan dan berikutnya.
  • Status kewilayahan dalam peta dikategorikan berdasarkan Prioritas 1 (paling rentan) hingga Prioritas 6 (paling tahan) untuk menentukan arah bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 November 2024 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.